Rabu, 29 April 2020

Pengaruh Sistem Pemerintahan suatu Negara terhadap Negara-Negara Lain

Pengaruh Sistem Pemerintahan suatu Negara terhadap Negara-Negara Lain
Dalam pembahasan ini, saya berharap anda para pembaca dapat mengetahui secara garis besar pemahaman sistem pemerintahan republik dan parlementer, termasuk kelebihan dan kelemahannya, atau perbedaan-perbedaan yang terdapat di dalamnya,  serta pengaruh bagi sistem pemerintahan negara-negara di dunia.

Sebagai contoh, negara yang menganut sistem parlementer adalah Inggris. Inggris mempunyai banyak daerah jajahan yang sudah merdeka (bernegara sendiri) dengan sistem pemerintahan mengikuti sistem pemerintahan parlementer Inggris, baik bentuk negara itu republik ataupun kerajaan. Negara jajahan Inggris yang ikut menerapkan sistem pemerintahan parlementer antara lain sebagai berikut;
Contoh lain, negara Amerika Serikat memiliki pengaruh yang besar terhadap negara-negara lain terutama dalam menerapkan sistem negara demokrasi. Sistem pemerintahannya dianut oleh Filipina, Korea Selatan, atau kebanyakan negara dibelahan dunia barat.

Namun, pertumbuhan demokrasi kerakyatan dalam sistem pemerintahan di Uni Soviet berbeda dengan pemerintahan Amerika Serikat. Pada sistem pemerintahan Uni Soviet diakui adanya satu partai komunitas dalam masyarakat yang semula terjadi ketegangan antara golongan komunis dan antikomunis.

Begitu pula negara-negara Eropa Timur, secara resmi terdapat sistem multipartai. Namun, kedudukan dan peranan partai komunis sangat dominan. Hal ini disebabkan pada masa Perang Dunia II terjadi perlawanan atas pendudukan Nazi German di tundukkan, pasukan Tentara Merah dari Uni Soviet yang mengambil alih kekuasaan sehingga kelompok komunis minoritas merebut puncak pemimpin dan kekuasaan pemerintahan. Selanjutnya, pemerintahan Soviet dan Eropa Timur tumbuh ke bentuk sosialis yang ditiru hingga sekarang. Negara-negara yang menerapkan sistem sosialis selain Uni Republik Sosialis Soviet, Cekoslowakia, Hongaria, Bulgaria, Albania atau Rumania.

Demikian aneka ragamnya sistem republik atau presidensial dan parlementer di berbagai negara. Tetapi, tidak ada suatu sistem pun yang cukup sempurna. Masing-masing mempunyai kebaikan dan kelemahan masing-masing.

Dalam sistem parlementer, penyesuaian paham dan usaha menyejajarkan garis politik antara legislatif dan eksekutif lebih mudah dicapai. Apabila timbul konflik pendapat dan policy, maka dengan suatu mosi tidak percaya badan perwakilan rakyat bisa menggulingkan pemerintah. Kemudian timbullah pemerintahan yang baru yang lebih mendekati pendirian dan kebijaksanaan perwakilan rakyat.

Krisis semacam itu tidak terdapat dalam sistem presidensial di Amerika Serikat. Sebab di Amerika Serikat perwakilan rakyat tidak bisa menggulingkan eksekutif (presiden), walaupun garis politiknya tidak sama. Presiden di Amerika Serikat hanya dapat dituntut karena beberapa delik yang berat, misalnya pengkhianatan. Sebagai pihak yang menggugat Presiden adalah House of Representative, sedangkan yang mengadili adalah Senat. Apabila terbukti bersalah Presiden dapat dipecat. Suatu keberatan dalam sistem Presidensial di Amerika Serikat adalah harus dicarikan kompromi antara legislatif dan eksekutif. Benar bahwa sistem check and balances menghadapi kekuasaan yang terlalu besar dari salah satu organ pemerintahan, dan sistem ini sangat menyulitkan untuk mengambil keputusan.

Badan eksekutif senantiasa terancam oleh kekuasaannya digulingkan oleh badan perwakilan rakyat, sehingga dengan tiba-tiba gagasan dan usaha-usaha pemerintahan yang sedang berjalan terpaksa berhenti. Setiap negara yang menerapkan sistem presidensial dan parlementer, selain banyak dipengaruhi, oleh penjajahan (Inggris, Belanda, Spanyol, atau Portugis), politik, dan demokrasi (Amerika Serikat), juga dipengaruhi dari UUD-nya. Hal itu karena latar belakang budaya masyarakatnya yang berbeda satu dengan negara lainnya.

Saran dari kami;
Untuk memahami sistem pemerintahan negara-negara di dunia, alangkah baiknya anda juga mencari sumber informasi lain selain ulasan di atas. Pada praktiknya, sistem pemerintahan tidak dapat dimengerti secara teoritis karena banyak faktor yang mempengaruhi para pelakunya.